Faktor Kesejahteraan

“Indonesia’s success now depends on incremental changes rather than on the heart-stopping historical points of a decade ago”

Saya terkejut-senang mendapati berita tentang Indonesia di International Herald Tribune edisi Kamis, 10 Januari 2008. “As leaders move Indonesia forward, a repudiation of Suharto”, demikian judul artikel yang ditulis Seth Mydans.

Indonesia kini sudah menjadi negara yang benar. Ia telah berubah dari sangat sentralistik menjadi sangat desentralistik; melaksanakan pemungutan suara dalam satu dekade ini 3 kali di tingkat nasional dan lebih dari 300 kali di tingkat daerah; membuktikan bahwa Islam ternyata kompatibel dengan demokrasi; berhasil mengatasi gerakan separatisme, mengurangi penumpukan uang di jakarta ke tingkat yang sangat drastis untuk disebar ke daerah-daerah; memaksa pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas; membalik angka pertumbuhan dari minus 13 % pada saat krisis menjadi lebih dari 6 %.

Mantan Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Ralph Boyce menyebut pengalaman Indonesia ini sebagai “a good-news story in the region and in the world”.

Namun demikian, kabar baik ini masih cacat oleh karena faktor kesejahteraan rakyat yang masih rendah, angka pengangguran yang masih tinggi dan korupsi yang juga menyebar ke daerah-daerah. Sehingga yang dibutuhkan Indonesia sekarang bukanlah perubahan bersejarah yang sanggup menghentikan detak jantung, tetapi perbaikan terus menerus untuk menutupi bolong-bolong yang masih ada di sana-sini.

Terus terang, ada hawa segar yang dibawa oleh tulisan ini. Sebagai bangsa, kita patut berbangga karena berhasil melewati terpaan badai krisis yang hampir-hampir memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita keluar dari krisis dengan kondisi yang semakin kuat saat ini. Demokrasi Indonesia menjadi paling maju jika dibandingkan negara-negara sekawasan yang bahkan sebagian masih jatuh bangun oleh kudeta.

Pemilihan langsung presiden-wakil presiden dan kepala-kepala daerah telah membuka lebar pintu partisipasi politik rakyat. Pesta demokrasi yang jujur dan adil telah membuka suara rakyat yang tersumbat selama puluhan tahun. Demokrasi bahkan berhasil mengakomodasi suara-suara yang selama ini meminta pemisahan diri dari Indonesia. Demokrasi yang stabil adalah modal sangat berharga untuk melanjutkan pembangunan negeri kita ke arah yang lebih baik.

Tinggal sekarang bagaimana menjadikan demokrasi itu tidak sekedar demokrasi prosedural dan hanya menguntungkan segelintir elit baik di pusat maupun di daerah-daerah, tetapi demokrasi substansial yang mensejahterakan sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia. Inilah agenda prioritas siapapun yang memimpin Indonesia kini dan ke depan, agar demokrasi tidak kehilangan legitimasi dan relevansinya.

Agenda penyejahteraan rakyat artinya bagaimana memberikan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia: menaikkan pendapatan 49 juta orang yang masih dibawah $ 2 per hari, menyediakan pekerjaan untuk puluhan juta penganggur, memberikan layanan kesehatan, air bersih, listrik dan pendidikan kepada banyak penduduk yang belum mengaksesnya.

Arahan presiden agar kabinetnya tetap fokus bekerja dan tidak terpengaruh suhu politik yang memanas kanena persiapan pemilu 2009 lantas menjadi relevan. Hasil penyejahteraan rakyat akan menjadi pembuktian apakah kepemimpinan SBY berhasil atau tidak selama satu priode ini. Jika berhasil, terbuka peluang baginya untuk kembali maju dengan senyum lepas di ajang Pemilu 2009.

Saya kira siapapun yang bersiap maju pada Pemilu 2009 sepakat akan agenda prioritas penyejahteraan rakyat. Tinggal perdebatannya nanti terletak pada detil bagaimana strategi dalam berapa lama waktu pencapaiannya. Rakyat akan semakin cerdas untuk memilih program mana yang dirasa paling mungkin berhasil meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kalau semua pemimpin dari tingkat pusat sampai daerah-daerah serius memikirkan dan mengusahakan kesejahteraan rakyat, Indonesia bakal menjadi paling berpengaruh di antara negara-negara sekawasan dan menjadi pemain yang sangat diperhitungkan di tingkat dunia.